Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Eksekutif Dilarang Hadiri Paripurna Laporan Pansus DPRD

Eksekutif Dilarang Hadiri Paripurna Laporan Pansus DPRD

(927 Views) April 26, 2016 3:26 pm | Published by | No comment
DSC_2316

Kursi yang biasanya ditempati pejabat Pemkab Lembata, saat sidang paripurna laporn pansus dugaan ijazah palsu ditempati masyarakat pengunjung sidang, termasuk Ketua DPC Partai Gerindra, Vian Burin, SH.

LEWOLEBA, aksiterkini.com—Ini bukan kali pertama. Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur kembali tak menghadiri sidang paripurna DPRD. Bahkan, seluruh pimpinan SKPD maupun para kabag Setda Lembata dilarang hadir dalam paripurna dengan agenda mendengar laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang dugaan ijazah palsu sarjana teknik milik Bupati Eliaser Yantji Sunur.

Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE menyesalkan ketidakhadiran semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lembata. “Ini kan agenda kepemerintahan antara legislatif dan eksekutif. Kalau mereka tidak hadir, itu artinya mereka melanggar sumpah dan janji mereka,” tandasnya, ketika hendak membuka sidang paripurna, Selasa (26/04/2016).

Awal sidang, anggota DPRD H. Muhamad Mahmud dari Partai Keadilan Sosial (PKS) mempertanyakan ketidakhadiran semua pimpinan SKPD ini. Pasalnya, semua kursi yang disiapkan untuk pemerintah daerah tak satupun diduduki. Bahkan, kursi untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Sektda Lembata di panggung bersebelahan dengan pimpinan Dewan pun kosong.

Menanggapi pertanyaan Muhamad Mahmud, Ketua DPRD Ferdinanudus Koda menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat bocoran informasi soal ketidakhadiran eksekutif. “Soal ketidakhadiran ini, saya sempat diberitahu kalau ada sms ke seluruh SKPD untuk tidak menghadiri rapat paipurna,” jelas dia.

Beberapa anggota Dewan yang lain menegaskan bahwa ketidakhadiran eksekutif ini bukan hal baru. Karenanya, mereka meminta agar sidang paripurna tetap dilanjutkan tanpa eksekutif. Sebab, sesuai tata tertib Dewan, jelas mereka, yang disebut quorum adalah kehadiran anggota DPRD, bukan eksekutif.

Alhasil, Ferdinandus Koda mempersilahkan masyarakat yang datang menyaksikan paripurna untuk menempati kursi yang kosong. Setelah kursi-kursi kosong terisi, kecuali kursi bupati, wabup dan sekda, sidang dilanjutkan dengan pembacaan laporan pansus oleh sekretaris Pansus, Laurensius K. Koli, S.Fil.

Kendati tidak tampak dalam ruang sidang, ada juga pejabat birokrat yang datang ke gedung Dewan. Hanya mereka tidak masuk ke dalam ruang sidang utama gedung Peten Ina. Mereka duduk mengikuti persidangan dari teras gedung Dewan atau di ruang-ruang komisi atau ruang bagian persidangan DPRD. (paul ama duli)

Topik:
News:

No comment for Eksekutif Dilarang Hadiri Paripurna Laporan Pansus DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *