Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Dugaan Korupsi APBD Lembata Dilaporkan ke KPK; Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

Dugaan Korupsi APBD Lembata Dilaporkan ke KPK; Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

(2177 Views) June 4, 2018 8:19 pm | Published by | No comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Polemik seputar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lembata Tahun Anggaran 2018 makin memanas. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan APBD Lembata Tahun Anggaran 2018. Sehingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (4/6/2018).

Ya, “Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Eliaser Yentji Sunur dalam kapasitas pribadi berkaitan dengan penganggaran mendahului perubahan APBD tahun 2018. Sebab yang disetujui DPRD itu secara gelondongan tanpa rincian atau detail pekerjaan apa saja yang mengalami perubahan, dan terdapat selisih angka sebesar 10 miliar rupiah,” ungkap kuasa hukum pelapor, Ir. Mathias Ladopurap, S.Kom, SH dari Law Office Kowa – Ladopurap & Asociates Advocates & Legal Consultants, seusai mendampingi kliennya mengadukan masalah itu ke kantor KPK di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE sudah dua kali menyurati Bupati Eliaser Yentji Sunur untuk meminta penjelasan mengenai obyek dan rincian belanja yang mengalami perubahan dalam APBD 2018. “Tapi sampai detik inipun surat ketua DPRD (Lembata) itu belum dijawab,” tandasnya, seraya menjelaskan bahwa surat terakhir ketua Dewan tertanggal 4 April 2018.

Menurut Mathias Ladopurap, pemerintah daerah seharusnya mengajukan detail rencana anggaran untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Ya, “Harus dijelaskan rinciannya untuk disetujui. Misalkan, anggaran 100 sampai 500 juta itu mau dipakai untuk apa saja sih. Kan harus dijelaskan agar bisa disetujui oleh DPRD. Tapi ini kan tidak. Malah masuk lagi tambahan 10 miliar (rupiah),” ujarnya, keheranan.

Lebih jauh, advokat kelahiran Ile Ape, yang ikut dalam perjuangan otonomi Lembata ini mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Lembata. “Kita harus mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan sampai bisa jadi begini? Dan, ini bukan baru pertama kali terjadi. Hal seperti ini sudah terjadi pada tahun anggaran 2015 lalu. Inilah akibatnya kalau DPRD tidak kompak,” ujarnya.

Selain itu, Mathias Ladopurap juga mengungkapkan adanya indikasi pidana korupsi dalam penggunaan rumah jabatan di Kuma Resor. “Rumah jabatan bupati yang ada kan masih bagus, kenapa harus kontrak lagi yang lain? Bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya berkiatan dengan hal ini?” paparnya, bertanya-tanya.

Dikatakan bahwa pihaknya akan menunggu apa jawaban KPK terhadap laporan kliennya. “Kita menuggu sampai 30 hari kedepan, sudah harus ada jawaban dari KPK. Kita berharap KPK bisa menyikapi laporan ini,” tutur Mathias Ladopurap melalui saluran seluler.

Asal tahu saja, dugaan kesembrawutan postur APBD 2018 ini pula yang berujung lahirnya gugatan masyarakat adat Dolulolong ke Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor perkara: 8/PDT.G/2018/PN.LBT tanggal 21 Mei 2018. Sidang perdana tanggal 30 Mei lalu ditunda gara-gara tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir.

Perkara ini menjadi viral di media sosial menyusul kuasa hukum para pihak saling posting argumentasi masing-masing. Akhmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong malah meminta agar kuasa hukum tergugat membuktikan dalilnya dalam sidang pengadilan, bukan di media sosial.(fre)

No comment for Dugaan Korupsi APBD Lembata Dilaporkan ke KPK; Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.