Menu Click to open Menus
Home » EKBIS » DPRD Lembata Pertanyakan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Dalam RPJMD 2017-2022

DPRD Lembata Pertanyakan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Dalam RPJMD 2017-2022

(310 Views) October 19, 2017 3:18 am | Published by | No comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – DPRD Lembata mempertanyakan kebijakan perlindungan buruh migran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Pasalnya, Lembata sudah memiliki Perda Perlindungan Buruh Migran. Pun, Pemkab sudah menjajaki rencana kerjasama dengan Pemkab Nunukan.

Pertanyaan itu dilontarkan dalam tanggapan DPRD atas RPJMD 2017-2022 yang dibacakan anggota DPRD Lembata, Bediona Philipus, SH, MA  dalam sidang paripurna DPRD Lembata, Rabu (18/10) malam pukul 22.00 Wita, yang dihadiri Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur, Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo, dan jajaran pimpinan OPD Lembata.

Bagi DPRD, lanjuta Bediona, pertanyaan ini penting dan strategis yang dilatari sejumlah alasan. Pertama, mandat Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/TKI/Buruh Migrant asal Lembata, serta Perbup Nomor 3 Tahun 2017 yang berbicara tentang tekad dan strategi Pemerintah Kabupaten Lembata menangani dan memberikan perlindungan bagi buruh migran.

Kedua, fakta bahwa jumlah masyarakat Lembata yang menjadi TKI dan bekerja di Malaysia cukup banyak dan frekuensinya berulang setiap tahun. Ketiga, sejumlah desa asal buruh migran yang difasilitasi YKS dan Migrant CARE, mengembangkan strategi penanganan dan perlindungan yang terintegrasi dalam tata sistem Pemerintahan Desa melalui program Desa Peduli Buruh Migrant/DESBUMI.

Keempat, spirit DESBUMI ini, kemudian direplikasi oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pasca pencanangan DESBUMI di Tagawiti (30/8/2016) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri setelah kembali dari Lembata dengan meluncurkan program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif). “Kelima, capaian daerah ini yang kemudian dinilai oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat  Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri sebagai indikator capaian dari implementasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migrant dan tertuang dalam Laporan Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Komite Migrant Workers PBB di Jenewa belum lama ini,” beber Bediona.

Pemerintah Daerah mesti memastikan beberapa hal spesifik dari mandat Perda 20/2015 dan memberi ruang dalam RPJMD 2017-2022. Mandat Perda tersebut meliputi Pengembangan Desa Buruh Migrant/DESBUMI, Pengembangan Rumah Pelayanan Terpadu (Pelayanan Satu Pintu, Red), Rumah Singgah dan Sister City antara Pemkab Lembata dengan Pemkab Nunukan, Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Database BM Lembata.

Mandat Perda 20/2015 ini, demikian Bediona, tertuang kembali dalam kesepakatan Pertemuan antara Pemkab Lembata, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Tenaga Kerja, BNP2TKI, BP3TKI, Migrant CARE, YKS dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama di Hotel Palm, tanggal 20 Juli 2017 lalu. Yakni, perluasan DESBUMI, Layanan Terpadu Satu Atap yang dilengkapi dengan pembukaan kantor Imigrasi dan Penyediaan Balai Latihan Kerja/BLK.

Karena itu, DPRD melalui Pansus, meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk memasukan dan mengintegrasikan program Perlindungan Buruh Migrant Lembata ke dalam RPJMD Lembata Tahun 2017 – 2022, sehingga Perlindungan Buruh Migrant menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD 2017-2022.

Tanggapan DPRD Lembata setebal 16 halaman yang dibacakan Ketua Pansus RPJMD, Bediona Philpus dan didengarkan Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur, Sekda Piet Toda Atawolo dan jajaran pimpinan OPD Lembata itu, memuat 7 point rekomendasi dimana point ketujuh tertuang desakan DPRD kepada Pemkab Lembata untuk mengitegrasikan mandat Perda 20/2015 ke dalam RPJMD 2017-2022.

“Mandat itu perlu diterjemahkan kedalam tahapan pembangunan dan dijabarkan dalam program tahunan RPJMD. Kapan pendirian kantor imigrasi? Kapan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM direalisasi? Kapan pendirian BLK? Kapan kerjasama dengan Kemennaker direalisasi? Dan, kapan perwujudan kerjasama dengan Pemkab Nunukan terkait rumah singgah dan pengembangan sister city? Dimana tempatnya dalam RPJMD?” tanya DPRD kepada Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur.

Sementara itu, aktivis YKS, Kor Sakeng menyayangkan sikap Pemda Lembata yang terkesan belum memiliki komitmen dalam mengamankan perintah Perda 20/2015 dan Perbup 3/2017 dimana tidak ada satu pun aspek spesifik yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. “Padahal Lembata kini menjadi barometer dari aspek kebijakan Perlindungan Buruh Migran sementara implementasi kebijakan regulasi Perda 20/2015 itu masih jauh dari harapan,” sesal Sakeng yang juga peserta sidang Sesi 27 Komite Migrant Workers PBB di Jenewa-Swiss (4-6/9) tersebut.

Sementara Migrant CARE melalui Anis Hidayah yang kini berada di Berlin-Jerman ketika media ini menghubunginya melalui WhatsApp, mengapresiasi dan mendukung pandangan DPRD Lembata atas RPJMD Lembata yang mesti memastikan agenda perlindungan buruh migran sebagai implementasi Perda 20/2015 terintegrasi dalam RPJMD sehingga mandat Perda diakomodasi dalam politik anggaran. “Tanpa itu, implementasi perda hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” tulis Anis Hidayah dalam WA-nya dari kota Berlin. (Vando)

No comment for DPRD Lembata Pertanyakan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Dalam RPJMD 2017-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *