Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » “Diserang” Karena Pertanyakan Status Sekda, Ketua DPRD Lembata Walk Out Sidang Paripurna

“Diserang” Karena Pertanyakan Status Sekda, Ketua DPRD Lembata Walk Out Sidang Paripurna

(1377 Views) June 5, 2018 3:54 pm | Published by | No comment

Ferdinandus Koda, SE

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE “diserang” anggota Dewan gara-gara mempertanyakan status Sekretaris Daerah, Drs. Atanasius Aur Amuntoda, MSi dalam siding paripurna Dewan, Selasa (5/6/2018) malam. Buntutnya, ketua Dewan melancarkan aksi walk out dan menyerahkan palu sidang kepada wakil ketua Dewan, Yohanes Derosari.

Sidang paripurna dibuka oleh ketua Dewan, Ferdinandus Koda dengan agenda penyampaikan laporan komisi-komisi dewan terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban (LKPJ) Bupati Lembata tahun anggaran 2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum para juru bicara komisi membacakan laporannya, Ferdinandus Koda bertanya soal status Drs. Atanasius Aur Amuntoda, MSi, yang duduk di kursi Sekretaris Daerah Lembata.

Kontak saja, suasana sidang berubah riuh. Hujan interupsi terjadi. Segenap anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), termasuk Wakil Ketua dari FPG, Yohanes Derosari langsung beraksi. Ketua FPG, Petrus Bala Wukak dan anggotanya, Petrus Gero menyalak, mempersoalkan sikap ketua Dewan. Begitu juga dengan Yohanes Derosary yang duduk di kursi pimpinan sidang. Tidak ketinggalan, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dari daerah pemilihan Omesuri dan Buyasuri, Syulaiman Syarif. Mereka semua “menyerang” ketua  Dewan.

Alhasil, Ferdinandus Koda menyatakan walk out. Ketua Dewan menyerahkan palu sidang kepada Yohanes Derosari sebelum meninggalkan ruangan sidang.

“Saya ingin agar ada kejelasan soal status Sekda Lembata. Apakah pak Sius Amuntoda (Atanasius Aur Amuntoda-Red) duduk sebagai PLH (pelaksana harian), PLT (pelaksana tugas) atau apa? Apakah dia pegang SK (surat keputusan-Red) dan menjabat secara prosedural atau tidak? Tapi pertanyaan saya malah dipersoalkan kawan-kawan. Semua serang saya. Lah, kita ini Dewan yang berhak tahu agar semua berjalan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Ferdinandus Koda, kepada aksiterkini.com setelah meninggalkan ruang sidang.

Lebih jauh, Ferdinandus Koda menjelaskan bahwa Sekda Lembata sebelumnya dijabat Drs. Petrus Toda Atawolo, MSi yang dinonaktifkan mulai tanggal 2 Januari 2018. “Pak Pit Atawolo dibebastugaskan tanpa alasan yang jelas. Pak Sius Amuntoda diangkat sebagai pelaksana harian Sekda. Tapi, pada tanggal 14 Maret 2018, SK untuk Pak Sius itu dicabut atas saran gubernur, dan mengaktifkan kembali Pak Pit Atawolo,” jelas dia.

Sayangnya, jabatan Sekda Petrus Toda Atawolo hanya melekat dalam tempo sembilan (9) jam. “Karena Pak Pit Atawolo kemudian dimutasi menjadi staf ahli. Dan, PLH kembali lagi ke Pak Sius Amuntoda,” papar Ferdinandus Koda.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah pemberhentian dan pengangkatan Sekda ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah? “Karena pengangkatan Sekda itu harus mendapat persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dan, setahu saya, sampai saat ini belum ada surat persetujuan dari gubernur,” tandasnya.

Ferdinandus Koda menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin memimpin rapat tentang anggaran yang dihadiri Sekda yang “bermasalah”. “Saya tidak ingin kalau membahas APBD dengan Plh Sekda. Dewan harus rapat dengan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sah secara hukum. Kalau PLT itu kan sama saja dengan ASN yang pegang SPT (surat perintah tugas) yang pindah dari satu instansi ke instansi lain,” ujarnya, kesal.

Ferdinandus Koda juga mempertanyakan apakah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Plh Sekda tetap sah atau cacat hukum. “Ini juga termasuk perubahan penjabaran APBD yang harus diviat oleh Sekda. Apakah yang diviat Pak Sius Amuntoda selaku plh sekda itu tidak cacat hukum. Saya ingin mengklarifikasikann hal ini,” jelas dia.

Ditanya soal rapat Dewan di Bandung, Ferdinandus Koda menyatakan tidak ikut ke Bandung. “Saya tidak ikut. Prinsip dasar saya, kita sebagai DPRD harus bisa mengoreksi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik soal pelaksanaan pembangunan maupun soal penganggaran,” tandasnya.(fre)

No comment for “Diserang” Karena Pertanyakan Status Sekda, Ketua DPRD Lembata Walk Out Sidang Paripurna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.