Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP: Kami Segera Cek Reklamasi Pantai Balauring

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP: Kami Segera Cek Reklamasi Pantai Balauring

(424 Views) May 22, 2018 12:50 pm | Published by | No comment

Brahmantyo Santymurti Poerwadi, ST

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Gugatan hukum yang dilancarkan komunitas masyarakat adat Dolulolong terus mendapatkan sambutan meluas. Utamanya, terkait reklamasi Pantai Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Brahmantyo Santymurti Poerwadi, ST angkat bicara.

Brahmatyo menegaskan bahwa reklamasi harus dengan ijin lokasi dan ijin pelaksanaan, dan harus dapat ijin lingkungan (apakah itu UKL-UPL atau AMDAL). “Kami akan segera cek lapangan terhadap case (kasus-Red) ini,” kata Brahmantyo saat dikonfirmasi dari Lewoleba, melalui saluran Whatshap terkait pelaksanaan Reklamasi Pantai Balauring, Kabupaten Lembata, Selasa (22/5/2018).

Kusnadi, Asisten Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat dihubungi melalui Whatshap mengatakan terkait Reklamasi Pantai Balauring di Lembata buat laporan secepatnya kepada bupati dan pihak kami Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diberikan tembusan. “Bisa kita hentikan kalau reklamasi dilakukan tanpa adanya Amdal. Terima kasih atas informasi ini kepada kami,” tandasnya.

Puput TD

Secara terpisah, Puput TD dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta saat diminta tanggapannya terkait reklamasi Pantai Balauring melalui Whatshap menjelaskan reklamasi harus memiliki Amdal. “Bisa merusak alam asli jika reklamasi dilakukan tanpa perhitungan kemampuan lingkungan,” tegasnya.

Dia berjanji akan menggalang dukungan berbagai kalangan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat setempat. Ya, “Kami akan galang penolakan secara nasional. Kami akan kordinasi dengan Walhi Nasional dan Walhi NTT untuk segera cek lokasi. Dan, Walhi bisa gugat jika reklamasi tersebut tidak ada perhitungan-perhitungan lingkungan melalui Amdal,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat adat Dolulolong menggugat Bupati EliyaserYentji Sunur terkait reklamasi pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata lintas Lohu tanpa ada pembebasan lahan, tanpa ada ijin lokasi, tanpa ada ijin pelaksanaan reklamasi dan tidak ada analisis lingkungan (Amdal).

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata pada Senin, 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN/Lbttgl 21 Mei 2018. Masyarakat Adat Dolulolong diwakili kuasa hukumnya pada kantor hukum Akhmad Bumi & Rekan di Lewoleba. Menurut kuasa hukum Juprians Lamablawa, SH, MH, pelaksanaan reklamasi pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata lintas Lohu tidak terdapat dalam APBD 2018. “Itu proyek ilegal”. (*/fre)

No comment for Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP: Kami Segera Cek Reklamasi Pantai Balauring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.