Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Digiring Elit Politik, Pelanggaran Pemilu Terus Terjadi

Digiring Elit Politik, Pelanggaran Pemilu Terus Terjadi

(630 Views) October 3, 2016 7:33 am | Published by | No comment

img-20161003-wa001LEWOLEBA, aksiterkini.com – Masyarakat kita sendiri dalam ketidaktahuan, sering digiring oleh elit-elit politik sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Slogan demokrasi hanya sebatas didengungkan saja. Sebab kenyataannya, pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu terus saja terjadi.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu agar berkualitas dan hasilnya bisa diterima semua phak,” ujar Ketua Panwaslih Kabupaten Lembata, Drs Rafael Boli Lewa.

Ketika membawakan materi  Pengawasan Sebagai Pintu Masuk Mewujudkan Pemilu Demokratis dalam Rapat  Kerjasama Pendidikan Pengawasan Pemilu/Pemilih Partisipatif Untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), pekan lalu, di Lewoleba, Boli Lewa, Panwaslih memiliki personil yang sangat terbatas. Panwaslih Kabupaten sebanyak 3 orang, Panwaslih Kecamatan 3 orang, PPL  1 orang per desa dan pengawas TPS 1 orang  per TPS.

Dengan kondisi topografi  Lembata, sangat sulit bagi Panwaslih melakukan tugas pengawasan secara maksimal. Karena itu perlu pemantapan pengelolaan kegiatan kerjasama pengawasan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS). “Karena sangat terbatas, kemungkinan pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu tidak bisa terpantau. Padahal tugas pengawasan itu sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran,” ujar Boli Lewa

Saat ini, sedang dalam tahapaan pemutakhiran data pemilih. Banyak hal yang mesti diawasi terkait soal ini. Misalnya orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih didaftar atau juga yang sudah pindah tempat tinggal dan lain-ain.

Pada tahapan kampanye dan masa tenang, yang perlu diawasi misalnya kampaye diluar waktu dan jadwal, nama jurkam yang tidak terdaftar  tapi tampil berkampanye, kampanye menggunakan fasilitas Negara, kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pendidikan, money politic, kampanye hitam. Di masa tenang, kata Boli Lewa, adalah saat-saat rawan terjadi serangan fajar.  Sangsi tak hanya dikenakan untuk yang memberi  atau membagikan uang tetapi juga yang menerima.

Tahapan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusian, harus diawasi apakah sesuai standar yang sudah diatur. Dan yang paling rawan juga adalah pungut hitung suara. “Pelanggaran sering terjadi pada tahapan ini.”

Siapa saja yang berhak melapor?Boli Lewa menyebutkan semua warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau dan peserta  Pemilu. Setiap laporan yang masuk, akan dikaji lalu diplenokan. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, maka diteruskan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jika pelanggaran administrasi, diteruskan ke KPU dan jika terjadi pelanggaran tindak pidana diserahkan ke kepolisian oleh tim gabungan Panwas, Polisi dan Kejaksaan.

Sengketa Pemilu terjadi, lanjut Boli Lewa, umumnya terjadi karena surat keputusan KPU tentang hasil Pemilu, tdak diterima oleh yang bersangkutan. Jika tidak bisa diselesaikan, bisa dilanjutkan ke PTUN. Sedangkan sengketa acara cepat yang terjadi di lapangan, misalnya kesalahan jadwal kampanye dan lain-lain diselesaikan secara cepat saat itu juga. (ona)

Topik:
News:

No comment for Digiring Elit Politik, Pelanggaran Pemilu Terus Terjadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *