Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Dalam Sidang DKPP, Pelanggaran Oleh KPU Lembata Tidak Terbantahkan

Dalam Sidang DKPP, Pelanggaran Oleh KPU Lembata Tidak Terbantahkan

(1014 Views) April 20, 2017 1:40 am | Published by | No comment

Petrus Bala Pattyona, SH, MH

KUPANG, aksiterkini.com – Sidang DKPP dengan terlapor KPU Lembata dan pelapor adalah Paket Titen dan Paket Viktori sudah digelar di Kantor Bawaslu Propinsi NTT, Kupang, Selasa pagi (18/4/2017). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Saut Sirait dari DKPP, didampingi 4 orang majelis lain. Sementara itu, pihak teradu hadir lengkap dalam sidang sementara pengadu Paket Titen diwakili oleh pengacara nasional Petrus Bala Pattyona, SH, MH. Dari Paket Viktori, hadir langsung Viktor Mado Watun membacakan pengaduan mereka.

Usai sidang, kepada media ini Pattyona menjelaskan, sidang berlangsung dan berjalan dengan sangat baik dan pihaknya menghadirkan dua orang ahli, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon dan Dr. John Tuba Helan, SH. MH.

“Yang dikemukakan kedua saksi ahli bukan pada perdebatan soal petahana dan bukan petahana. Sudah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh Yentji Sunur adalah selama 6 bulan sebelum dimulainya pencalonan, dia melakukan mutasi. Sementara teradu sendiri tidak bisa menujukan rujukan pasal mana yang menyebutkan bahwa setelah tanggal 25 Agustus 2016 Yance bukan petahana sebagaimana yang mereka katakan,” papar Pattyona.

Para ahli menegaskan bahwa keberadaan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 itu untuk mengatur dan mencegah agar kepala daerah yang sedang menjabat hingga 6 bulan sebelum pendaftaran Pilkada dimulai dan akan mencalonkan diri lagi, tidak menyalahgunakan jabatannya dengan menempatkan pejabat-pejabat yang akan mendukung pencalonannya atau memindahkan orang-orang yang akan menghalangi kesuksesannya di satu tempat.

“Para teradu juga mengatakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lembata tidak wajib dilaksanakan, padahal dalam UU No. 10 pasal 10 di sana disebutkan, rekomendasi maupun keputusan dari Panwaslu wajib dilaksanakan dan segera. Para teradu beralasan bahwa rekomendari Panwaslu bukan lahir dari sebuah sidang dan menghasilkan sebuah keputusan, padahal sebuah rapat pleno dan menghasilan keputusan berupa rekomendasi adalah sebuah proses yang sudah benar. Nah mereka berargumentasi tanpa rujukan hukum yang jelas jadi ya kasihan,” ungkap pengacara asal Lembata ini.

Pattyona juga menyampaikan bahwa para teradu sempat beberapa kali ditegur oleh ketua majelis. Salah satunya karena para teradu tidak paham bagaimana tata cara persidangan. Seperti ketika para saksi ahli dari pengadu menyampaikan pendapat dan pandangannya, para teradu langsung bertanya kepada saksi ahli meminta pendapat ahli tentang hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

“Nah, ini mereka langsung ditegur oleh ketua majelis. Menurut majelis, ini adalah persidangan etis dan tidak etis jika Anda bertanya sesuatu yang menyangkut kepentingan Anda kepada saksi ahli yang dihadirkan para pelapor. Kalau Anda ingin mendapatkan pandangan ahli atau mematahkan pendapat ahli dari pengadu, ya Anda hadirkan saksi ahli Anda sendiri,” kisah Pattyona.

Sementara itu, kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh pengadu yakni Bernardus Sesa Manuk dan Ferry Koban oleh ketua majelis, diminta untuk tidak perlu disampaikan.

“Menurut ketua majelis, semua kesaksian saksi-saksi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Yentji Sunur berkaitan dengan mutasi, sudah diakui oleh para teradu atau istilah hukumnya tidak terbantahkan!,” tegasnya.

Menurut Pattyona, sidang DKPP tadi tidak banyak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari para majelis lantaran semua pengaduan yang disampaikan sudah jelas dan KPU Lembata secara terang benderang sudah melakukan pelanggaran dan itu tidak terbantahkan.

“KPU Lembata itu melanggar ketentuan dan etika. Etikanya apa, kewenangan mereka untuk melakukan satu proses, tidak perlu dikonsultasikan. Karena apa, jika Anda berkonsultasi kepada jenjang yang lebih tinggi, tidak mungkin yang memberi pendapat itu bertanggungjawab atas perbuatan saudara yang memiliki otoritas itu,” tegas dia.

Dalam kata penutup pengadu meminta DKPP untuk memberikan sanksi berat kepada para teradu berupa pemecatan pada anggota KPU Lembata secara tidak hormat dan mereka harus di-black list dari jabatan-jabatan publik di masa depan.

Hasil sidang ini akan dilengkapi dengan bukti-bukti dan resume dari masing-masing pihak, kemudian DKPP akan melakukan rapat pleno di Jakarta untuk mengambil keputusan.

Petrus Bala Pattyona mengatakan, dirinya optimis DKPP akan mengabulkan apa yang dituntut oleh pengadu karena sudah sangat jelas, KPU Lembata telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana terungkap dalam persidangan tadi. (floreskita/Foto: DKPP)

No comment for Dalam Sidang DKPP, Pelanggaran Oleh KPU Lembata Tidak Terbantahkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.