Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Bupati Yosni Herin: Jangan Bicara Prosedur Kalau Tak Paham Kewenangan

Bupati Yosni Herin: Jangan Bicara Prosedur Kalau Tak Paham Kewenangan

(2218 Views) June 4, 2016 2:17 am | Published by | No comment
yosni-herin2

Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, SSos

LARANTUKA, aksiterkini.com – Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos mengingatkan aparaturnya di Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Juga, pejabat diminta bertindak sesuai kewenangan yang melekat pada jabatannya masing-masing. Jangan bicara sesuatu yang menimbulkan kerancuan pemahaman publik, jika tidak paham kewenangan.

“Saya minta agar semua pihak (pejabat-Red) memahami tupoksinya masing-masing. Jangan bicara soal prosedur kalau tidak paham tentang kewenangan dan ketentuan yang melingkupinya. Kacau balau kalau pejabat berbicara sesuatu yang tidak dia pahami secara baik. Apalagi ini menyangkut kewenangan,” tegas Bupati Herin.

Hal itu disampakan Bupati Herin ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (3/6) dari Larantuka, berkaitan dengan polemik seputar rekomendasi yang dia berikan kepada staf kantor Camat Solor Barat, Rofin Kopong Teron, SH untuk mengikuti seleksi panitia pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Flores Timur periode 2017-2022. Rekomendasi ini menyulut kegerahan pejabat di lingkup Pemkab Flotim. Tiga pejabat teras Pemkab Flotim, yakni Sekda Antonius Tonce Matutina, BA, SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Fidelis Larantukan dan Kepala Inspektorat, Akhmad Bethan, SH nekad mendatangi kantor Bawaslu NTT dan bertemu dengan ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu.

Hingga kemarin, ramai diperbincangkan bahwa rekomendasi Bupati Herin cacat hukum. Sejumlah aparat birokrasi Flotim bahwa menuding bupati melakukan pemalsuan. Sehingga muncul kabar kalau-kalau ada upaya memperkarakan Bupati Herin gara-gara menerbitkan rekomendasi untuk Rofin Kopong, yang pernah dikenakan sanksi turun pangkat yang berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Rofin Kopong sendiri sebelumnya sudah mengantongi balasan surat permohonannya dari Wakil Bupati Valens Tukan, SAP yang menolak memberikan rekomendasi. “Tapi kan saya ini seorang aparatur sipil negara (ASN), yang seharusnya mendapatkan surat dari bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai undang-undang ASN. Sehingga saya ajukan lagi surat permohonan kepada bupati tanggal 9 Mei 2016,” tegasnya, kepada aksiterkini.com, sembari menjelaskan bahwa surat itu diajukan setelah bupati kembali ke Larantuka.

Bupati Herin menjelaskan bahwa dirinya memberikan rekomendasi itu sebagai pejabat yang memiliki otoritas menerbitkannya. “Urusan prosedur berkaitan dengan tata naskah dinas, ya itu yang harus dilakukan oleh Sekertaris Daerah dan lain-lainnya itu, bukan mereka mempersoalkan prosedur saya menerbitkan rekomendasi. Kalau soal prosedur, saya perlu bertanya, apakah jabatan Sekda itu juga diperoleh dengan tata cara yang prosedural?” ujarnya, mengingatkan.

Lebih lanjut, Bupati Herin menjelaskan bahwa dengan terbitnya rekomendasi itu maka semua dokumen yang ada sebelumnya menjadi tidak berlaku. “Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan seolah-olah palsu, ada niat jahat dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Apa yang saya lakukan ini untuk menjamin bahwa proses demokrasi pada Pilkada Flores Timur ini bisa berjalan dengan jujur dan adil. Saya dan Rofin Kopong tidak punya masalah pribadi. Kalau dia salah, ya saya beri sanksi. Tapi, kalau tidak, ya tidaklah. Kalau dia mau ikut seleksi panwaslu, masak saya larang, yang benar saja,” tegas alumnus Lemhanas ini.

Mengomentari perguncingan di media sosial facebook yang menyebut adanya unsur pidana pada rekomendasi yang dikeluarkannya, Bupati Herin meminta para facebooker untuk membaca Undang-Undang nomor 30 Tahu 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dari pasal 1 sampai pasal 89. “Baca aturan itu secara tuntas agar punya pemahaman yang baik. Yang ada dalam undang-undang itu adalah sanksi administratif, dan yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat, kepala daerah, menteri atau presiden. Tidak ada sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang itu. Jangan ngawurlah,” ujarnya, sambil tertawa.

Bupati Herin kembali meminta Kepala Inspektorat Flores Timur untuk segera menjalankan tugas yang diberinya dalam mengusut tuntas dugaan ijazah palsu pejabat di lingkup Pemkab Flotim. “Saya sudah perintahkan inspektorat untuk meneliti dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di Flores Timur. Saya harap tugas itu segera diselesaikan, sebelum saya dan pak Valens mengakhiri masa jabatan kami bulan depan,” tandasnya.(fre)

Topik:
News:

No comment for Bupati Yosni Herin: Jangan Bicara Prosedur Kalau Tak Paham Kewenangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *