Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Bupati Herin: Saya Tidak Pernah Telepon Wabup untuk Tanda Tangan Surat Penolakan Untuk Rofin Kopong

Bupati Herin: Saya Tidak Pernah Telepon Wabup untuk Tanda Tangan Surat Penolakan Untuk Rofin Kopong

(1425 Views) June 6, 2016 1:48 pm | Published by | 1 Comment
yosni-herin3

Bupati Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos

LARANTUKA, aksiterkini.com – Satu per satu soal yang melingkupi lahirnya rekomendasi Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos untuk Rofin Kopong Teron, SH untuk mengikuti seleksi calon anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Flores Timur 2017-2022. Ternyata, Bupati Herin tidak pernah memberi mandat kepada Wabup Valens Tukan, SAP untuk  menandatangani surat penolakan.

“Saya justeru kaget mendengar ada surat penolakan dari Pak Wakil (Bupati). Karena saya hanya menulis acc pada surat pertimbangan yang diajukan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Seingat saya, ada tiga point yang ada dalam pertimbangan itu. Dan, saya juga tidak menelepon pak wakil untuk tanda tangan,” tegas Bupati Herin, ketika menjawab pertanyaan aksiterkini.com seputar gonjang ganjing rekomendasinya untuk Rofin Kopong, di Larantuka, tadi pagi.

Bupati Herin mengaku prihatin kalau ada oknum bawahannya yang “mengotaki” lahirnya surat penolakan dari Wakil Bupati Valens Tukan. “Hubungan saya dengan pak Valens selama ini baik-baik saja. Pak Valens tidak pernah menelepon saya untuk membicarakan soal surat penolakan itu. Biasanya, kalau ada soal-soal krusial, beliau pasti menghubungi saya. Mudah-mudahan tidak ada yang bermain-main dalam urusan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Yosni Herin –begitu ia akrab disapa—mengungkapkan pula bahwa dirinya sempat disodori surat untuk ditandatangani menyangkut permohonan rekomendasi ini. “Tapi, saya tidak tanda tangan. Surat itu saya coret dan saya kembalikan melalui staf,” ucap dia.

Sementara itu, Rofin Kopong yang dihubungi aksiterkini.com di kediamannya, Gege, Kelurahan Waihali, Larantuka, menuturkan bahwa dirinya mendapat kabar dari staf sekretariat daerah bupati menolak memberikan rekomendasi kepadanya untuk mengikuti seleksi Panwas Pilkada. “Pak Sekda suruh saya datang untuk menyampaikan bahwa surat permohonan pak itu ditolak oleh bupati. Pak sekda bilang bahwa karena beberapa hari kedepan ini tidak ada pejabat di kantor, maka disampaikan secara lisan dulu tapi secara tertulisnya akan menyusul,” ujar Rofin Kopong menirukan penuturan staf Setda tersebut.

Beberapa hari kemudian, persisnya tanggal 4 Mei 2016, dirinya mendapat surat dari penolakan atas permohonan rekomendasi yang dia ajukan. Surat penolakan itu ditandatangani oleh Wakil Bupati Valens Tukan.

“Ketika membaca isi surat itu, saya menemukan ada sejumlah kejanggalan baik pada isi surat maupun pada tanda tangan pejabat yang menyurati lalu menghubungkannya dengan begitu respeknya pak sekda atas surat penolakan itu dengan memerintahkan staf menyampaikan secara lisan mendahului surat dimaksud.  Namun demikian, dari aspek etika, saya merasa tidak etis kalau melakukan protes terhadap Wakil Bupati berkenaan dengan surat itu,” ujar Rofin Kopong.

Karena itulah, dirinya memutuskan untuk mengabaikan surat Wakil Bupati dan kembali menyurati Bupati Herin pada tanggal 9 Mei 2016. “Surat itu di antar ke sekretaris bupati di ruang kerjanya dan mendapatkan tanda terima dari staf bupati,” terang Rofin Kopong.

Menurut Rofin, ada tiga hal yang janggal dari surat penolakan yang ditandatangani Wakil Bupati Valens Tukan. Pertama, surat itu sesungguhnya menjawab surat permohonan rekomendasi dari saya dan karena itu bertalian dengan diktum kepegawaian. “Tapi kenapa harus ditandatangani oleh Wakil Bupati ? Dari Aspek Kewenangan, bukankah Wakil Bupati tidak berwenang untuk melakukan tindakan ini? Dalam konteks ini, bukankah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati tanpa ada Wakil Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah?” tandasnya.

Kedua, menurut dia, isi surat penolakan itu atas dasar hukuman disiplin dan gugatan banding yang dia ajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. “Apa hubungan hukumnya? Gugatan saya itu kan dalam konteks upaya perlindungan hak hukum saya. Jadi jangan gegabah mempersamakan bahwa gugatan itu sama dengan melawan Pemerintah. Dan, apalagi Diktum Keputusan Bupati menyangkut hukuman disiplin dan amar putusan PTUN Kupang serta Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak mencabut hak hukum saya untuk boleh berada pada posisi jabatan publik yang lain seperti melalui seleksi Panwaslu,” terang dia.

Dan, ketika, sambung Rofin Kopong, permohonan yang diajukan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi Panwas karena dirinya adalah aparatur sipil negara (ASN). Ya, “Permohonan saya adalah untuk mendapat ijin agar saya boleh menggunakan hak konstitusional saya sebagai warga negara yang kebetulan berstatus ASN. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada saya. Baik dalam keputusan hukuman disiplin maupun amar putusan PTUN tidak ada diktum yang mencabut hak saya sebagai warga negara untuk menduduki posisi atau jabatan publik lainnya,” tegas Rofin Kopong. (fre)

Topik:
News:

1 Comment for Bupati Herin: Saya Tidak Pernah Telepon Wabup untuk Tanda Tangan Surat Penolakan Untuk Rofin Kopong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.