Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Bupati dan Wabup Lembata Desak Pimpinan OPD Susun Action Plan Tahun Anggaran 2019

Bupati dan Wabup Lembata Desak Pimpinan OPD Susun Action Plan Tahun Anggaran 2019

(246 Views) January 20, 2019 10:53 pm | Published by | No comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Wakil Bupati Lembata, DR Thomas Ola Langoday, SE, MS mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun action plan (rencana aksi) Tahun Anggaran 2019. Selain memudahkan control, juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja staf birokrasi. Pimpinan OPD diminta menyampaikan laporan pelaksanaan action plan setiap triwulan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Desakan itu disampaikan Bupati Sunur ketika memimpin rapat di ruang rapat bupati, Rabu (16/1/2019). Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Thomas Ola, para Pimpinan OPD dan para Camat, Bupati Sunur  mengharapkan agar semua OPD segera merancang action plan yang akan dikerjakan dalam tahun 2019.

Menurutnya, action plan sangat penting. “Seharusnya action plan-nya sementara kalian buat, tapi actionnya tetap berjalan sambil menunggu sampai kita mentukan modelnya. Hampir tiga minggu berlalu tentu rencana aksi progres kalian sudah dibuat. Untuk itu, saya dan pak wakil sangat mendesak kalian wajib membuat rencana aksi pada OPD kalian masing-masing. Hal ini sangatlah signifikan karena secara tidak langsung saya dan pak wakil dapat mengukur presentase kinerja setiap OPD”, tandasnya.

Ketika ada penyimpangan atau kendala, lanjut Bupati Sunur, kalian bisa melihat adanya dimana. Apakah sifatnya administratif atau tindak lanjutnya belum dilakukan. “Itu kan bisa dikontrol ke para staf, karena para staf harus membuat report kinerja. Setiap hari ada staf yang membuat laporan harian pada kepala OPD masing-masing. Dengan demikian kalian dapat memonitor seberapa besar presentase rencana aksi dalam bentuk harian,” tegasnya.

Sedangkan, sambung Sunur, “Laporan untuk saya dan pak wakil dalam bentuk bulanan, sementara kalian turun ke para kepala bidang dalam bentuk mingguan dan para kepala bidang turun ke para kepala seksi dalam bentuk harian prosesnya sangat berjenjang. Untuk itu, saya sangat meminta untuk disiplin mengenai tingkatan kinerja atau progres yang dituangkan dalam rencana aksi sesuai dengan yang diharapkan,” ucapnya. 

Bupati Sunur mengaku sudah membaca action plan OPD yang disampaikan kepadanya. “Semua rencana aksi yang kalian buat telah saya baca. Terserah kalian mau membuatnya seperti apa nantinya. Saya mengambil contoh format action plan yang diajukan Sekretariat Daerah. Yang terpenting setiap triwulan semua para pimpinan OPD harus melaporkan action plan kepada saya dan bapak wakil dalam bentuk desain dalam kertas A3, sehingga kami tanpa harus membaca dan melihat per lembar laporan dalam bentuk buku,” ujar Bupati Sunur.

Sementara itu, Wakil Bupati Thomas Ola menekankan mengenai dokumen-dokumen penunjang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Diakui belum semua OPD menyampaikan dokumen tersebut. Karena itu, dia mendesak agar semua OPD segera memasukan dokumen penunjang RKPD. “Jika salah satu OPD saja yang belum memasukan dokumen tersebut sangat berpengaruh besar. Saya minta agar paling lambat tanggal 17 Januari 2019 semua dokumen RKPD telah masuk tanpa terkecuali. Hal ini juga berdampak pada action plan yang akan kita jalankan selama setahun ini,” tegasnya.

Dia menguraikan bahwa dari 35 OPD, baru 14 OPD yang masukan dokumen RKPD. Yaitu, Dinas Peternakan, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perijinan, BPBD, Sekretariat DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Keluarga Berencana, Dinas INFOKOM, BAPELITBANGDA, Dinas KOPERINDAK, BKD PSDM, BKD dan Kecamatan Ile Ape. “Jika ini tertunda terus hingga akhir bulan maka dokumen kita rampung, saya meminta agar setiap OPD harus saling berirama dan saling berkoordinasi, karena  dalam waktu dekat kita akan melalukan LPPJ dan LKPJ,” ungkapnya.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa dokumen LAKIP pada tanggal 30 Maret tahun ini sudah harus diterima MENPAN.  Untuk itu ANJAB ABK harus segera kita masukan. Hal ini terkait dengan masa depan putra dan putri kita yang masih mengabdikan diri sebagai honorer yang sedang dirubah regulasinya menjadi P3K. Ini merupakan rencana aksi yang harus dan secepatnya kita lakukan,” tegas Wabup Thomas Ola.

Bupati Sunur dan Wabup Thomas Ola mendorong OPD agar bisa mencapai target RPMJ yang direncanakan. Sehinga rencana aksi dipandang sangat penting, agar memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. “Apabila dalam proses memverifikasi laporan yang diajukan dalam rencana aksi tiap triwulannya mendapat kendala, secepatnya dilaporkan kepada saya dan pak wakil,” tandas Bupati Sunur. (Yan Matarau/Tim Kominfo)

No comment for Bupati dan Wabup Lembata Desak Pimpinan OPD Susun Action Plan Tahun Anggaran 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.