Menu Click to open Menus
Home » NASIONAL » Buntut Tragedi Adolfina, Bupati Sunur Diminta Terbitkan Perbup Perlindungan Buruh Migran

Buntut Tragedi Adolfina, Bupati Sunur Diminta Terbitkan Perbup Perlindungan Buruh Migran

(944 Views) May 3, 2016 6:15 pm | Published by | No comment

Kor Sakeng

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Peristiwa kematian Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Kotafoun, Kecamatan Biboko Anleu, Kabupaten TTU, Adolfina Abuk bikin Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata (KPBML) prihatin. Mereka meminta perhatian pemerintah untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Karena itu, YKS dan KPBML meminta pemerintah kabupaten Lembata menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan TKI Lembata dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Kor Sakeng, tadi malam, YKS dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata menguraikan tentang peristiwa tragis kematian Adolfina Abuk. Buah hati Mikhael Berek Tae dan Yulita Bete ini, dikabarkan meninggal tanggal 7 April 2016 dan diantar tanggal 8 hingga sampai rumah ayahnya tanggal 9 April 2016 sekitar pkl 23.00 WITA.

“Mayatnya dalam peti memakai baju kaos putih dan menggunakan kemeja warna merah muda tanpa menggunakan bra dan memakai pempres dan celana dalam. Lidah Dolfina tidak ada, matanya kempes kedalam, pelipisnya bergeser ke atas dan tubuhnya kempes kedalam seakan tak berisi. Ada jahitan panjang dari bagian leher menurun hingga bagian atas kemaluan, ada juga jahitan lingkaran leher bagian depan, kepala bagian belakang dan lingkaran kepala bagian atas. Semua jahitan ini kelihatan beralas kapas putih dari bagian dalam,” tulis Sakeng dalam rilisnya.

Deskripsi kematian tragis Dolfina berikut kondisi jazad yang memprihatinkan dimana sebagian organ penting sudah tidak ada. “Ini memberi gambaran bahwa Dolvina adalah korban dari bisnis organ tubuh yang diduga mulai marak. Ini merupakan bagian yang paling tragis dari berbagai kasus human trafficking yang menimpa TKW asal NTT,” tandasnya.

Sakeng menyebutkan bahwa TKW asal NTT saat ini sedang dilirik oleh kaum penjahat berlabel mafia organ tubuh karena sangat berpotensi dari sisi ruang dan waktu. “Mereka yang bekerja menjadi TKW di Malaysia ataupun negara lain, merupakan area yang sangat potensial dan jejaring mafia organ tubuh bisa terorganisir mulai dari level agency-majikan dan berbagai stakeholders jejaring ikutannya,” kata dia.

Kasus kematian Dolfina ini sesungguhnya menjadi warning bagi masyarakat NTT umumnya dan terkhusus bagi pemerintah mulai dari level propinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa. Dia menilai, pemerintah NTT belum menempatkan persoalan ketenagakerjaan khususnya pekerja migran menjadi bagian dari kebijakan. “Demikian juga aparat penegak hukum di berbagai level, yang semestinya merespon cepat persoalan jenis ini tetapi kini terkesan memandang sebelah mata. Kematian Dolfina telah memberikan  pembelajaran yang paling pahit bagi berbagai stakeholders kepemerintahan dan masyarakat NTT.”

Karena itu, YKS dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata menyampaikan lima (5) poin seruan. Pertama, duka yang mendalam bagi keluarga bapak Mikael Bere Tae dan masyarakat Desa Kotafoun dan kerabat dekat Dolfina. “Semoga Tuhan menerima arwa Dolfina dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan.”

Kedua, Pemerintah Propinsi NTT melalui Gubernur Frans Lebu Raya, hendaknya merespon cepat persoalan ini, dan mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk membasmi tuntas jejaring human trafficking berlabel bisnis organ tubuh. “YKS dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata menduga, ada sebuah jejaring kejahatan baru di lingkup human trafficking yang sedang dikembangkan secara sistimatis dan melibatkan jejaring pengerah jasa tenaga kerja ataupun sejenisnya. Pemerintah mesti bertanggung jawab atas peristiwa tragis yang menimpa Dolfina.”

Ketiga, aparat penegak hukum dan terkhusus kepolisian di tingkat Polda NTT untuk menampik kematian tragis Dolfina ini sebagai korban kejahatan luar biasa. “Karena itu, pihak kepolisian jangan hanya menunggu desakan dari keluarga atau tekanan dari jejaring aktifis peduli maupun laporan dari pemerintah Kabupaten TTU. Tetapi ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari tugas pengayomanmu untuk menginvestigasi, menyelidiki dan menemukan pihak-pihak yang terlibat. Mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sejak awal perekrutan hingga jejaring pengiriman dan majikan Dolvina di negara tujuan. Hanyalah nyali polisi saja yang mampu mengungkap tuntas persoalan ini.”

Keempat, YKS dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata menduga, peristiwa tragis yang menimpa Dolfina bisa saja sudah menimpa TKW/TKI asal Lembata yang sudah kembali dalam bentuk kemasan peti jenazah. “Biasanya di peti jenazah jenis ini selalu tertera tulisan “Jangan dibuka”. Tulisan ini merupakan isyarat untuk menyembunyikan hal sesungguhnya. Karena itu, YKS dan Komunitas Peduli Buruh Migran Lembata menyerukan agar mesti adanya sebuah mekanisme prosedural untuk pemeriksaan jenazah di RSUD sebelum diterima keluarga.”

Karena itu, tulis Sakeng, Pemerintah juga hendaknya menindaklanjuti Perda Perlindungan TKI Lembata Nomor 20 Tahun 2015 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis dan/atau perintah mengamankan Peraturan Daerah.

Kelima, seluruh masyarakat Lembata umumnya dan terkhusus calon TKI di usia 18 hingga 35 tahun untuk selalu waspada dan jangan cepat terpengaruh dengan rayuan perekrut walau keluarga sekalipun. (*/fre)

Topik:
News:

No comment for Buntut Tragedi Adolfina, Bupati Sunur Diminta Terbitkan Perbup Perlindungan Buruh Migran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.