Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Bersikukuh Yentji Sunur Bukan Petahana, Jubir KPU NTT : Kami Tak Bisa Eksekusi !

Bersikukuh Yentji Sunur Bukan Petahana, Jubir KPU NTT : Kami Tak Bisa Eksekusi !

(1028 Views) December 13, 2016 4:41 am | Published by | No comment

Jubir KPU NTT, Yosafat Koli Taum, SPd

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Nusa Tenggara Timur, Yosafat Koli Taum, SPd menegaskan, pihak KPU tidak dapat mengeksekusi pembatalan calon bupati atas nama Eliaser Yentji Sunur. Kendati diakui Yentji Sunur melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Yentji Sunur dinilai bukan petahana.

Ya, “Kajian pelanggaran dilakukan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati walikota, Pasal ini dilanggar oleh Yentji. Sanksi diatur dalam pasal 71 ayat 5, bagi yang petahana, yang pembatalan pencalonan oleh KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota. Bagi yang bukan petahana diberlakukan sanksi pasal 71 ayat 6, bahwa sanksinya diatur dengan undang-undang,” jelas Yosafat Koli Taum, kepada aksiterkini..com, Selasa (13/12/2016).

Yosafat Koli Taum dihubungi berkaitan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang mengamini surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, MDM, bahwa Yentji Sunur adalah petahana. “Kalau Dirjen Otda bilang dia (Eliaser Yentji Sunur-Red) petahana, ya dia petahana. Gitu aja,” tandas Mendagri Tjahyo Kumolo, menjawab wartawan di Lewoleba, Senin (12/12/2016).

Komisioner KPU NTT yang pernah menjadi ketua dan anggota KPU Ngada ini menjelaskan bahwa jajaran KPU berpijak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 poin 19 PKPU ini menyatakan, “Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.”

Ya, “Dengan posisi ini, KPU dan seluruh jajarannya menggariskan petahana sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin 19, petahana adalah gubernur bupati walikota yang sedang menjabat,” tegasnya.

Menurut Yosafat Koli Taum, hanya mereka yang sedang menjabat dan mengikuti Pilkda saja yang disebut petahana. “Pengertian ini harus jernih dulu, maka yang dimaksud petahana seperti Ahok (Basuki Tjahya Purnama, Gubernur DKI Jakarta-Red) dan Jonnas (Salean, Walikota Kupang-Red) yang masih menjabat, tetapi selama masa kampanye dijalankan oleh pelaksana tugas (plt) dan sesudah masa kampanye jabatannya diambil lagi oleh petahana sampai terpilih dan dilantiknya bupati baru,” ungkap dia.

Karena itu, sambung dia, “Surat Kemendagri tidak dapat dilaksanakan oleh KPU, karena bukan kewenangannya, tetapi kembali ke Mendagri dengan ketentuan pasal 71 ayat 6.”

Ketentuan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yosafat Koli Taum menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan konsultasi ke KPU Pusat untuk mendapatkan penegasan berkaitan dengan kasus ini. “Polemik kita ini sulit berakhir kalau masih berbeda soal ini (definisi status petahana atau tidak pada Yentji Sunur-Red). Konsultasi sementara jalan. KPU lagi mau bahas,” jelas dia.

Sebagaimana diberitakan aksiterkini.com sebelumnya, Mendagri Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa surat Direktur Jenderal Otomomi Daerah, Sumarsono, MDM harus menjadi pegangan pelaksanaan Pilkada 2017. “Kalau Dirjen Otda bilang dia (Eliaser Yentji Sunur-Red) petahana, ya dia petahana. Gitu aja,” tandasnya.

Mendagri memandang Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih mengerti aturan pelaksaan Pilkada serentak 2017. “Tapi, kalau Dirjen Otda sudah bilang begitu, ya begitu sudah,” tandasnya.

Asal tahu saja, status Cabup Eliaser Yentji Sunur yang direkomendasikan Panwaslih Lembata untuk dibatalkan pencalonannya karena melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, ditolak KPU Lembata dan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, KPU berdalih bahwa Yentji Sunur bukan petahana sesuai ketentuan edaran KPU nomor 302/SE/2015. KPU Lembata sendiri sesungguhnya sudah menyurati Kemendagri per tanggal 30 Oktober 2016. Namun surat itu baru dijawab Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada tanggal 25 November 2016.

Dalam suratnya, Dirjen Otda menguraikan empat point. Pertama, menyatakan bahwa Sdr Eliaser Yentji Sunur, ST ditetapkan sebagai Bupati Lembata melalui Keputusan Mendagri Nomor: 131.53-608 Tahun 2011, tertanggal 12 Agustus 2011 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST, ditegaskan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata melalui surat Nomor: BUK.005/1166/BKD/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal: Mohon Persetujuan, hal ini dengan pertimbangan waktu penyampaian usulan yang sangat singkat dengan akhir masa jabatan Bupati Lembata, yaitu 30 hari serta dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Ketiga, Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Keempat, Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerapan sanksi sebagai calon Bupati Lembata sesuai kewenangannya, kami serahkan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Lembata.(at02/at01)

Topik:
News:

No comment for Bersikukuh Yentji Sunur Bukan Petahana, Jubir KPU NTT : Kami Tak Bisa Eksekusi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.