Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » 24 Jam Lebih, Delapan Warga Lewotolok Ditahan Di Polres Lembata Tanpa Status Jelas

24 Jam Lebih, Delapan Warga Lewotolok Ditahan Di Polres Lembata Tanpa Status Jelas

(1988 Views) July 7, 2018 3:53 pm | Published by | No comment

Matias Ladopurab

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Delapan warga yang ditangkap dan diamankan di Polres Lembata sejak Jumad (6/7/2018) sekitar pukul 14.00 Wita, belum juga dikenakan status apa-apa sampai dengan hari ini. Mereka diamankan menyusul ketegangan di kawasan Parakwalang saat pengerjaan pemasangan kabel listrik PLN menuju kawasan lima desa di Tuak Wutun (Tanjung Tuak) Kecamatan Ile Ape.

Ketidakjelasan status hukum itu diketahui ketika kuasa hukum dari kedelapan warga yang ditahan, Emanuel Belida Wahon, SH dari Kantor Hukum Akhmad Bumi & Rekan, menemui kliennya di Polres Lembata, Sabtu (7/7/2018). “Kalau sebagai saksi, ya saksi untuk tersangka siapa? Dan saksi tidak bisa ditahan dengan istilah diamankan itu lebih dari 24 jam. Istilah ‘diamankan’ tidak dikenal dalam KUHAP. Apalagi status mereka tidak jelas,” tandasnya.

Siaran pers yang dikeluarkan Kantor Hukum Akhmad Bumi & Rekan, yang diterima aksiterkini.com, Sabtu (7/7/2018) malam, menyebutkan bahwa para klien mereka mengaku belum terima surat apa-apa dari Polres Lembata terkait status mereka. “Kami baru selesai menemui mereka di tahanan Polres Lembata. Mereka katakan tidak ada surat apa-apa yang mereka terima dari Polisi baik surat penangkapan atau surat penahanan,” jelas Emanuel Belida Wahon.

Padahal, kata dia, kliennya sudah ‘diamankan’ di Polres lebih dari 24 jam. “Tidak ada surat perintah penangkapan dan tidak ada surat perintah penahanan atau tidak ada surat apa-apa dari kepolisian,” jelasnya.

Delapan orang yang ditahan di Polres Lembata adalah Nurdin Nama (40), Rofinus Joni Yosep Roja (19), Muhamad Arfan (22), Dominikus Dalot (49), Petrus Payong (49), Karolus Kopong (37), Oskar Ola (36), Abdul Karim Boli (53).

Kuasa hukum lainnya, Ir. Mathias Ladopurab, S.Kom., SH yang dikonfirmasi via telepon seluler, menjelaskan, penahanan delapan warga tanpa status hukum yang jelas itu merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan, melanggar hukum dan hak asasi manusia. “Karena mereka yang ditangkap dan ditahan belum dikenakan status apa-apa, tidak ada surat apa-apa.”

Menurut dia, penahanan delapan warga itu merupakan tindakan yang melampaui wewenang. Ya, “Itu melampaui wewenang, melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan undang-undang. Ini tindakan abus de droit, tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan dilakukan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Ini masuk kualifikasi penculikan, telah merendahkan harkat dan martabat manusia dan tidak sesuai ketentuan KUHAP,” tegasnya.

Ladopurab mengharapkan agar delapan warga yang ditahan segera dipulangkan. “Kita minta kedelapan warga yang diamankan dengan status yang belum jelas tersebut segera dipulangkan ke rumah masing-masing. Dasar apa mereka ditahan? Kalau ada dasar harusnya ada surat dong. Surat perintah penangkapan, kalau sudah 24 jam wajib dikeluarkan surat perintah penahanan. Kok polisi semakin tidak profesional?” ujarnya, kesal.

Asal tahu, kedelapan orang ditangkap bersamaan dengan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE pada Jumad (6/7/2018). Ketua DPRD diambil dan dipaksa naik dimobil Dalmas milik Polres Lembata bersamaan dengan delapan warga tersebut. Ketua DPRD setelah menjalani pemeriksaan di Polres Lembata kemudian diijinkan pulang, sedangkan kedelapan orang tetap ditahan di Polres Lembata.

Ini merupakan buntut dari aksi protes warga kepada kontraktor yang memasang kabel listrik melewati kebun dan menebang tanaman umur panjang di kebun milik warga tanpa ijin.

Ferdinandus Koda mengisahkan bahwa dirinya datang ke lokasi karena ditelepon warga yang memprotes. Saat dia tiba, sudah ada banyak orang. “Kontraktor dan PLN sedang memasang kabel listrik dan dijaga polisi dan tentara. Saya suruh berhenti dulu kegiatan pemasangan kabel untuk menghindari konflik antar warga dan kontraktor serta PLN,” jelasnya.

Sayangnya, dia malah kena getahnya. “Saya diteriak penghambat pembangunan, provokator dan ada teriakan borgol dan tangkap dia. Di sekitar situ hanya ada polisi dan tentara, sedang warga agak jauh di sebelah. Saya ini ketua DPRD dan jabatan itu melekat pada diri saya. Ada keluhan warga saya harus merespons, bukan mendiamkan masalah,” jelas Ferdi kepada wartawan di rumah pribadinya di kawasan Berdikari, Lewoleba. (*/fre)

No comment for 24 Jam Lebih, Delapan Warga Lewotolok Ditahan Di Polres Lembata Tanpa Status Jelas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.